Ketentuan Imigrasi dari Joe Biden Ditentang Mahkamah Agung, Ada Apa?

 Jakarta - Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak meluluskan pemerintah Presiden AS Joe Biden untuk mengaplikasikan peraturan yang mengutamakan pendeportasian pada imigran ilegal yang dipandang mempunyai teror paling besar pada keamanan warga.   Slot Online Terpercaya

Perintah Mahkamah Agung yang di-launching pada Kamis (21/7) itu membuat peraturan itu dipeti-eskan secara nasional untuk saat ini, seperti diambil dari VOA Indonesia, Jumat (22/7/2022).

Lampaui Target Bank Sentral, Inflasi Jepang 2,2 Persen di Juni 2022

Hasil pengambilan suara beberapa hakim MA dengan perbedaan 5-4 itu diberi oleh beberapa hakim berhaluan konvensional, terkecuali Hakim Agung Amy Coney Barrett yang satu suara dengan beberapa hakim agung berhaluan liberal - Hakim Agung Sonia Sotomayor, Elena Kagan dan Ketanji Brown Jackson - yang hendak meluluskan pemerintah Biden berlakukan peraturan itu.

MA umumkan akan dengarkan argument dalam kasus itu diakhir November.

Perintah MA itu mengidentifikasi untuk pertamanya kali Hakim Agung Jackson memberi suaranya sesudah dia tergabung dengan majelis pada 30 Juni lalu, susul pensiunnya Hakim Agung Stephen Breyer.

Beberapa hakim agung menyikapi permintaan genting pemerintahan AS ke mahkamah susul keputusan berlainan yang dikeluarkan beberapa pengadilan banding federasi berkaitan instruksi Departemen Keamanan Dalam Negeri di bulan September tahun kemarin yang hentikan sementara deportasi, terkecuali untuk beberapa orang yang lakukan tindak terorisme, spionase atau "teror menakutkan pada keselamatan masyaraka

Pengadilan banding federasi di Cincinnati awalnya bulan ini menggagalkan perintah hakim area yang tunda peraturan itu dalam tuntutan yang disodorkan negara sisi Arizona, Ohio dan Montana.

Namun, dalam tuntutan terpisah oleh negara sisi Texas dan Louisiana, hakim federasi di Texas malah memerintah pemberhentian peraturan dan panel banding federasi di New Orleans juga menampik turun tangan.

Perintah MA itu berbuntut pada "pembongkaran fokus penegakan Cabang Eksekutif secara nasional, yang diterapkan secara hukum," catat Wakil Beskal Agung Elizabeth Prelogar dalam document pengadilan. Prelogar ialah advokat MA khusus pemerintah Biden